Prabowo Sebut Praktik Mark Up Belanja Pemerintah Sedang Dihentikan, Klaim Hemat Rp300 Triliun

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah melakukan pembenahan besar terhadap tata kelola belanja negara. Dalam pidatonya pada puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7/2026), Prabowo menyoroti dugaan praktik penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut Prabowo, praktik tersebut telah berlangsung dalam berbagai proses pembelian di lembaga pemerintah dan menjadi salah satu penyebab kebocoran anggaran negara.

“Setiap pembelian dari lembaga pemerintah selama ini pasti harganya digelembungkan. Kadang-kadang digelembungkannya gila-gilaan. Ini sedang kita hentikan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Presiden menyampaikan bahwa nilai belanja pemerintah mencapai sekitar 270 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp3.700 triliun. Ia memperkirakan apabila terjadi kebocoran hingga 30 persen, maka potensi kerugian negara dapat melebihi Rp1.000 triliun.

Prabowo menegaskan pemerintah saat ini berupaya menghentikan berbagai praktik yang dinilai merugikan keuangan negara melalui peningkatan pengawasan dan efisiensi anggaran.

Klaim Penghematan Rp300 Triliun

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah berhasil melakukan penghematan anggaran lebih dari Rp300 triliun dalam beberapa bulan pertama masa pemerintahannya.

Dana hasil efisiensi itu, menurutnya, telah dialokasikan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan infrastruktur.

“Ini yang kita hemat dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin. Kita bisa menghemat lebih dari Rp300 triliun. Ini yang kita gunakan untuk Makan Bergizi Gratis dan pembangunan 5.000 jembatan sampai Desember 2026,” kata Prabowo.

Presiden menilai efisiensi belanja negara menjadi langkah penting agar anggaran pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan nasional.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.